Pesan Pemkot & Kemenag dalam Acara Halal Bi Halal dan Sarasehan di Ponpes Wali Barokah Kota Kediri

0
58

Kediri (11/5). Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Kediri menyelenggarakan Halal Bi Halal dan Sarasehan di Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah LDII Kota Kediri, Rabu malam (10/5). Acara tersebut sebagai momen silaturahim bagi 100 lebih Kepala LPQ dan MDT Kota Kediri di bulan Syawal 1444 H.

Kabag Kesra Pemkot Kediri Ahmad Zainudin mewakili Wali Kota Kediri meyampaikan permohonan maaf bila masih ada kekurangan dalam hal pelayanan bagi masyarakat Kota Kediri. Merespon apa yang menjadi keinginan Ketua FKPQ dan Ketua FKDT Kota Kediri terkait peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru TPQ dan Madin, “Kami siap membantu menyampaikan ke Dinas Pendidikan yang menjadi ranah tupoksinya”, kata Ahmad Zainudin.

Adapun upaya peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru Madin adalah pemberian bantuan insentif yang merupakan sharing Pemkot dengan Pengprov Jatim melalui Program Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Program BPPDGS bertujuan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz/Guru Diniyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/SDLB/SLB Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho Swasta dan Guru SMP Satu Atap.

Ahmad Zainudin mengharapkan lembaga Madin dapat melaporkan pertanggungjawaban bantuan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Kita tidak menginginkan ada lembaga Madin yang kurang memenuhi syarat, termasuk dalam hal laporan perbandingan jumlah santri dan guru yang tidak ideal”, lanjut Ahmad Zainudin.

Ahmad Zainudin mengungkapkan, tolok ukur kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Diantaranya di bidang Pendidikan Formal dan Informal. IPM di Kota Kediri sendiri cukup tinggi, yaitu 79,38 %. Selain itu dalam hal bidang kesehatan, pemerintah Kota Kediri melayani pengobatan gratis bagi warganya, dengan cukup menunjukkan bukti KTP Kota Kediri.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Baznaz Kota Kediri dengan mendata para takmir masjid dan marbot untuk bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Dari 258 jumlah masjid, baru 112 yang sudah daftar”, kata Ahmad Zainudin.

Dengan dibangunnya bandara dan tol Kediri, perputaran perekonomian di Kota Kediri semakin bagus, inflasi bisa terkendali, sehingga menjadikan Kota Kediri sebagai kota yang nyaman. Disamping itu, hubungan yang baik di masing-masing unsur dalam FKUB serta tingkat toleransi yang tinggi meneguhkan Kota Kediri sebagai kota toleran. Data tersebut berdasarkan laporan Indek Kota Toleran (IKT) 2022 yang dirilis SETARA Institute pada 6 April 2023.

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri Moch. Qoyyim mengungkapkan, jumlah TPQ dan Madin yang memiliki sudah ijin operasional di Kota Kediri sangat minim. Bahkan ada beberapa yang ijopnya sudah mati.

Ijop membawa dampak yang cukup besar bagi eksistensi lembaga. Pemerintah tidak akan mengeluarkan dana jika tidak ada ijop, karena itu adalah aturan dari negara menuntut untuk tertib dalam administrasi.

“Kami berharap lembaga yang ijopnya sudah mati agar segera koordinasi dengan PD Pontren. Dengan ijop tersebut semoga ke depan tidak mengalami kendala dalam peng-SPJ-an maupun administrasi lainnya”, tandas Moch. Qoyyim.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here